Mensos: Kehilangan 200 Juta Data Kependudukan Pasti Berpengaruh ke DTKS
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini angkat bicara terkait potensi 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam hilang dapat berpengaruh pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
"Jika benar ada potensi kehilangan data 200 juta orang itu, pasti ada pengaruhnya ke DTKS, karena kita memadankan dengan data kependudukan dari Kemendagri," ujar Tri Rismaharini, Rabu (13/4/2022) usai Raker dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
DTKS adalah layanan sistem data Kementerian Sosial RI yang memuat 40 persen data penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah, termasuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
DTKS Kementerian Sosial sama ini menjadi acuan pemerintah pusat untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN.
Jenis bantuan DTKS yang bersumber dari APBN diantaranya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Baca juga: Mensos Risma Positif Covid-19 Usai dari Arab Saudi
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengungkapkan sebanyak 200 Juta orang data kependudukan di Indonesia terancam hilang karena persoalan sparepart server data center Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca juga: Kemendagri: 90,3% DTKS Sudah Cocok dengan Data Kependudukan
"Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir dua ratus juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah," ujar Luqman Hakim, Selasa (12/4/2022).
Hal tersebut kata dia sebagai akibat dari perangkat keras yakni ratusan server sebagai tempat penyimpanan data ini yang dikelola oleh data center Dukcapil usianya sudah terlalu tua, aus, kadaluwarsa dan sebagian spare part sudah discontinue.
