Terbukti, dari total jumlah SLB, SMA/SMK negeri dan swasta yang sebanyak 4.044 lembaga, yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebanyak 76 persen.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, satuan pendidikan, Ketua MKKS, Ketua Korwas Provinsi, Ketua MKPS Provinsi yang telah bersama-sama membangun sinergi positif dalam pembangunan pendidikan di Jawa Timur," ujarnya, Senin (5/9/2022).
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menyebut pihaknya, melalui Dinas Pendidikan Jatim akan mendukung secara penuh kebijakan Mendikbudristek dalam Implementasi Kurikulum Merdeka mandiri. Sebab, ia berpendapat dengan adanya kurikulum yang tepat pada kondisi khusus ini, akan mampu menguatkan pentingnya perubahan tentang rancangan dan strategi implementasi secara efektif dan efisien.
"Kurikulum Merdeka merupakan jawaban untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi saat ini, karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan dan kesenjangan kualitas pembelajaran," ucapnya.
Dengan capaian prestasi yang membanggakan ini, Khofifah menargetkan pada semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 mendatang SLB, SMA/SMK di Jawa Timur diharapkan menjadi pelopor kebijakan nasional IKM dengan keikutsertaan 100 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi menjabarkan ada perubahan dan perbedaan kurikulum merdeka dibanding kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum Merdeka struktur kurikulum lebih fleksibel dengan jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu tahun. Di samping itu, guru akan lebih fokus pada materi esensial karena capaian pembelajaran diatur per fase.
"Kurikulum Merdeka ini, juga memberikan keleluasaan bagi guru dalam menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa," ujarnya.