Patuhi Perintah Ferdy Sambo, Arif Rachman Arifin Minta Diadili Lewat PTUN
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir J, Arif Rachman Arifin meminta majelis hakim tidak menerima dakwaan jaksa penuntut umum.
Hal itu disampaikan dalam nota keberatan Arif yang dibacakan tim penasihat hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
BACA JUGA:Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Takut Pergi ke Kampus Usai Dianiaya Senior
"Kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan a quo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima," kata penasihat hukum Arif, Junaedi Saibih.
Salah satu dasar surat dakwaan tidak dapat diterima yakni perbuatan Arif dalam proses penanganan perkara kasus dugaan pembunuhan Brigadir J merupakan bentuk menunaikan tugas sebagai aparat yang melaksanakan perintah atasannya, Ferdy Sambo.
BACA JUGA:Gedung Karaoke di Penjaringan Terbakar, 17 Unit Damkar Dikerahkan
Adapun, perbuatan melaksanakan instruksi itu yakni menghancurkan laptop yang berisi potongan rekaman CCTV di mana Brigadir J masih hidup saat Ferdy Sambo tiba di rumah dinasnya.
Instruksi tindakan menghancurkan itu, bermula ketika Arif menonton rekaman itu bersama Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Ridwan Rhekynellson Soplanit.
Dalam rekaman itu, mereka melihat Brigadir J masih dalam kondisi hidup saat Ferdy Sambo tiba di rumah dinasnya pada Jumat (8/7/2022). Padahal, Sambo telah menyampaikan kepada para polisi bahwa Brigadir J telah tewas saat jenderal bintang dua itu tiba di rumah.
Atas dasar itu, Sambo meminta Arif untuk menghapus dan memusnahkan file rekaman tersebut. Esoknya, Arif Rachman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian.
"Tindakan terdakwa Arif Rachman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, peraturan asministrasi, dan perintah atasan yang sah," tutur Junaedi.
"Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, dalam segenap tindakan tersebut maka seharusnya diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara a quo," imbuhnya.
