Pemerintah China Semakin Gencar Investasi di Negara Afrika, Ada Apa?
JAKARTA – Investasi China di benua Afrika mengalami peningkatan dalam dua dekade terakhir. Mereka membangun infrastruktur di Afrika dengan memakai biaya bank pembangunan China.
(Baca juga: Kisah Bocah 3 Tahun Meninggal Diduga Akibat Kebocoran Gas saat Lockdown China, Picu Kemarahan Warga)
Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris) memperingatkan negara-negara dunia agar waspada dengan jebakan utang dari China.
Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa mengatakan kewaspadaan terhadap China bukan tanpa alasan. Hal ini terlihat di tahun 2018 lalu, ketika sebuah surat kabar Prancis menyampaikan berita tentang entitas China yang mengambil data sensitif dari gedung Uni Afrika di Addis Ababa, Ethiopia.
“Dalam laporan berita tersebut, server komputer di gedung itu ditemukan memiliki kumpulan server yang dicurangi yang memungkinkan transfer data kembali ke Shanghai di China, bahaya ini,” ungkap AB Solissa kepada awak media, Jumat (4/11/2022).
Pembangunan infrastruktur di negara-negara benua Afrika meliputi jalan raya, kereta api, pelabuhan, pusat listrik, industri perikanan, dan komunikasi.
Selain itu, dalam sebuah laporan oleh Heritage Foundation, terungkap bahwa China sampai hari ini telah membangun dan melakukan renovasi banyak gedung.
Jumlahnya sekitar 186 gedung pemerintahan di Afrika, 24 gedung presiden, 26 gedung dan kantor parlemen, 32 kantor militer serta 19 gedung kementerian luar negeri.
Jika dihitung, maka utang negara di Benua Afrika kepada China sebesar USD93 miliar. Hal itu, diperkirakan akan mencapai USD153 miliar tahun-tahun mendatang.
Saat ini, rakyat Afrika juga mengkhawatirkan isu skenario mengenai semakin meningkatnya pengawasan China di berbagai negara di benua tersebut.
Sebagai kelanjutan dari strategi yang sama dan perhatian yang jauh lebih serius, China telah memfasilitasi jaringan 4G di Afrika yang 70% telah dibangun. Rencananya China juga akan segera menyebarkan jaringan 5G di seluruh benua Afrika.
Negara seperti Namibia, Ghana, Angola, Uganda, Guinea Khatulistiwa, dan lainnya termasuk di antara penerima jumlah terbesar utang. Hal ini untuk pembangunan gedung-gedung resmi pemerintah oleh anak perusahaan China atau langsung oleh pemerintah China.
“Hebatnya lagi, China memberi sumbangan cuma-cuma peralatan kantor termasuk komputer untuk kementerian dan parlemen di berbagai negara Afrika. Patut dicurigai, ada sesuatu di sini,” tutur AB Solissa.
Banyak pemimpin oposisi pemerintah mempertanyakan keputusan pemimpin negara setempat yang menerima peralatan sensitif dari pemerintah China.
Mereka khawatir mengingat tidak menutup kemungkinan peralatan komputer yang diberikan gratis itu rentan terhadap serangan virus. Akibatnya, China dapat mengakses informasi sensitif di negara-negara yang mereka sumbang.
“Bukan hanya pemimpin oposisi, pakar dan ahli keamanan siber juga mempertanyakan apakah negara-negara Afrika memiliki kemampuan untuk mencegah bentuk pelanggaran seperti itu,” terang AB Solissa.
Namun dalam berbagai kesempatan di beberapa tahun terakhir, perusahaan China telah bekerja sama dengan berbagai negara Afrika untuk melakukan transfer teknologi.
Misalnya, di Zimbabwe. Pemerintah bekerja sama dengan Cloud Walk, sebuah perusahaan teknologi China yang berbasis di Guangzhou, untuk membuat program pengenalan wajah massal.
Banyak aktivis hak asasi manusia menentang rencana tersebut. Mereka mengisyaratkan bahwa kemitraan dengan perusahaan China berisiko. Keamanan data warga dan sumber data biometrik pun dapat disalahgunakan oleh otoritas China.
Demikian pula, di Uganda. Kepolisian sudah memperoleh CCTV berkemampuan AI dari perusahaan China Huawei. Hal ini menyebabkan sistem pengenalan wajah itu disalahgunakan agar memenjarakan lebih dari 836 pendukung pemimpin oposisi Bobi Wine di Uganda.
