Share

Pengadilan Jepang Larang Pernikahan Sesama Jenis, Tapi Juga Tegakkan Isu HAM

Susi Susanti, Okezone · Kamis 01 Desember 2022 07:53 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 01 18 2718277 pengadilan-jepang-larang-pernikahan-sesama-jenis-tapi-juga-tegakkan-isu-ham-SRmBOggjMP.jpg Jepang melarang pernikahan sesama jenis (Foto: Reuters)

TOKYO - Pengadilan Tokyo telah menegakkan larangan pernikahan sesama jenis di Jepang, tetapi juga mengatakan bahwa larangan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dalam persidangan itu, gugatan ganti rugi diajukan oleh empat pasangan yang menganggap undang-undang tersebut diskriminatif.

"Ini sebenarnya putusan yang cukup positif," kata Nobuhito Sawasaki, salah satu pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut.

 Baca juga: Dekriminalisasi Hubungan Seks Sesama Pria, Singapura Tetap Larang Pernikahan Sesama Sejenis

"Sementara pernikahan tetap antara laki-laki dan perempuan..., (pengadilan) juga mengatakan bahwa situasi saat ini tanpa perlindungan hukum untuk keluarga sesama jenis tidak baik, menyarankan sesuatu harus dilakukan tentang hal itu," lanjutnya kepada Reuters.

Baca juga: Singapura Resmi Mencabut Larangan Seks 'Gay' dan Cegah Gugatan Pengadilan

Dalam putusan pada Rabu (30/11/2022), hakim menolak kasus tersebut tetapi juga mengatakan bahwa memblokir pasangan gay dari jalur hukum untuk menikah adalah tidak rasional.

Pengacara dan pasangan yang terlibat menyambut putusan itu sebagai "terobosan", mendesak pemerintah untuk segera membuat undang-undang untuk mengatasi masalah tersebut.

Saat ini, konstitusi Jepang mengatakan bahwa pernikahan ditentukan oleh persetujuan bersama dari kedua jenis pasangan.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Definisi tersebut memiliki konsekuensi nyata bagi pasangan sesama jenis. Mereka tidak diperbolehkan untuk saling mewarisi aset dan ditolak hak orang tua untuk anak-anak masing-masing. Bahkan kunjungan ke rumah sakit bisa jadi sulit.

"Baik pasangan heteroseksual dan sesama jenis harus mendapat manfaat yang sama dari sistem pernikahan, karena setiap orang setara di bawah hukum," kata Gon Matsunaka, ketua kelompok aktivis Pernikahan untuk Seluruh Jepang.

Dia menambahkan bahwa sulit menolak keputusan pengadilan terhadap ganti rugi sebesar satu juta yen (Rp114 juta) dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari delapan orang yang terlibat.

Kasus ini diawasi dengan ketat di negara yang sebagian besar masih terikat oleh peran gender tradisional dan nilai-nilai keluarga.

Harapan muncul untuk perubahan undang-undang pada 2021, ketika pengadilan di kota Sapporo menyatakan larangan tersebut tidak konstitusional, tetapi keputusan lain di Osaka kemudian menguatkan larangan tersebut.

Putusan terakhir ini penting karena Tokyo memiliki pengaruh besar di seluruh Jepang.

Jepang saat ini adalah satu-satunya negara G7 yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis.

Para juru kampanye menyambut keputusan itu sebagai indikasi kepada pemerintah bahwa mereka perlu mengubah undang-undang.

Sementara itu, Partai berkuasa Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida belum mengungkapkan rencana untuk mengubah atau meninjau undang-undang tersebut, meskipun beberapa anggota senior mendukung pernikahan sesama jenis dan persatuan.

Keputusan itu diambil tak lama setelah Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan undang-undang perlindungan pernikahan sesama jenis dan Singapura mencabut larangan seks gay, sambil membatasi prospek melegalkan perkawinan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini