SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengatakan pada Selasa (27/12/2022) bahwa dia akan mempercepat pembentukan unit militer yang berspesialisasi dalam drone, mengkritik respons militer terhadap intrusi perbatasan yang dilakukan drone Korea Utara.
Seperti diketahui, lima pesawat tak berawak Korea Utara menyeberang ke Korea Selatan pada Senin (26/12/2022), mendorong Seoul untuk mengacak jet tempur dan menyerang helikopter, dan mencoba menembak jatuh mereka, dalam intrusi pertama sejak 2017.
 BACA JUGA: Militer Kurang Sigap, Korsel Minta Maaf karena Gagal Tembak Jatuh 5 Drone Korut
Insiden itu menghidupkan kembali pertanyaan tentang pertahanan udara Korea Selatan pada saat mencoba mengendalikan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang terus berkembang.
 BACA JUGA: AS Pastikan Akan Lindungi Korsel Usai Drone Korut Melanggar Perbatasan
Militer Korsel melepaskan tembakan peringatan dan sekitar 100 peluru dari helikopter yang dilengkapi dengan senapan mesin, tetapi gagal menjatuhkan salah satu drone saat mereka terbang di atas beberapa kota di Korea Selatan, termasuk ibu kota Seoul, selama sekitar lima jam.
"Insiden itu menunjukkan kurangnya kesiapan dan pelatihan militer kita selama beberapa tahun terakhir, dan jelas menegaskan perlunya kesiapan dan pelatihan yang lebih intens," kata Yoon dalam rapat kabinet, dikutip Reuters.
Yoon menyalahkan kurangnya kesiapan pada kebijakan Korea Utara yang berbahaya dari pendahulunya, yang mengandalkan "niat baik" Pyongyang dan pakta militer antar-Korea 2018 yang melarang kegiatan bermusuhan di daerah perbatasan.
Follow Berita Okezone di Google News
“Kami telah merencanakan untuk membentuk unit drone untuk memantau dan mengintai fasilitas militer utama Korea Utara, dan sekarang akan mempercepat rencana tersebut sebanyak mungkin,” tambahnya, berjanji untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan pengintaiannya dengan drone siluman mutakhir.
Militer pun meminta maaf atas kegagalannya menembak jatuh drone, yang katanya terlalu kecil untuk dicegat dengan mudah, berukuran sekitar 3 meter.
Militer juga mengatakan tidak dapat menyerang mereka secara agresif karena kekhawatiran atas keselamatan warga sipil, dan berjanji untuk meningkatkan kemampuan anti-drone termasuk aset penyerang, teknologi pengacau dan radar, serta latihan pertahanan udara reguler.
“Sangat disesalkan kami tidak dapat menjatuhkan pesawat tak berawak musuh secara tepat waktu dan efisien sambil mempertimbangkan keselamatan publik,” terang Kang Shin-chul, seorang pejabat senior di Kepala Staf Gabungan (JCS) dalam pengarahan.
"Akibatnya, kurangnya kesiapan militer kita telah menimbulkan banyak kekhawatiran bagi masyarakat,” lanjutnya.
Insiden itu adalah intrusi wilayah udara terbaru oleh kendaraan udara tak berawak dari Korea Utara yang terisolasi, dengan kedua Korea secara teknis masih berperang setelah perang tahun 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Pada 2017, sebuah drone Korea Utara dalam misi mata-mata jatuh dan ditemukan di sebuah gunung dekat perbatasan. Pada 2014, sebuah drone Korea Utara ditemukan di pulau perbatasan Korea Selatan.
Kedua perangkat itu dianggap kasar, dipasangi kamera yang sebagian besar berisi gambar fasilitas militer dan wilayah perbatasan Korea Selatan.
Namun drone 2017 mampu terbang sejauh 490 km dan memiliki kapasitas mesin dan daya baterai dua kali lipat dari perangkat 2014.
JCS mengatakan drone terbaru berukuran serupa, tetapi tidak jelas apakah mereka lebih maju secara teknis.
Analis mengatakan drone mungkin terlalu kecil dan primitif untuk melakukan misi pengintaian penuh, tetapi mereka cukup untuk membawa senjata atau mengganggu aktivitas penerbangan, seperti yang terlihat pada hari Senin, ketika penerbangan yang berangkat dari bandara Incheon dan Gimpo ditangguhkan sebentar.
"Insiden itu membuat militer Korea Selatan lengah, memperlihatkan ketidakdewasaan tanggapannya," kata Cha Du-hyeogn, peneliti senior di Asan Institute for Policy Studies di Seoul.
"Mereka perlu memeriksa gangguan GPS dan sistem respons keseluruhan,” lanjutnya.
Sebuah laporan pemantau sanksi PBB pada 2016 mengatakan Korea Utara memiliki sekitar 300 drone dari berbagai jenis, termasuk untuk pengintaian, latihan sasaran, dan pertempuran. Pengawas mencatat bahwa drone yang ditemukan di Selatan menggunakan suku cadang yang diimpor dari China, Republik Ceko, Jepang, Swiss, dan Amerika Serikat (AS).
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah secara terbuka menunjukkan minat pada drone, dan berjanji pada pertemuan Partai Buruh yang berkuasa tahun lalu untuk mengembangkan drone pengintai baru yang mampu terbang hingga 500 km.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
