Kaleidoskop 2022 : Dea Onlyfans, Anak Broken Home hingga Terjerat Kasus Pornografi

Soal Kasus Video Porno Pemerintah Diminta Konsisten

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ricky Margono menilai, hal tersebut sah-sah saja, karena Dea telah melanggar Undang-undang.

"Kalau dia bilang, kalau dia buat di Onlyfans ada di luar, tetap aja dia ngelakuinnya di sini. Artinya dia berada di wilayah indonesia, NKRI. Maka, Undang-undang pidana berlaku atas dia," ujar Ricky dalam Podcast Aksi Nyata, Minggu (17/4/2022).

Menurut Ricky, dalam hukum, masalah ditahan atau tidaknya merupakan hal yang berbeda. Ditahan tidaknya kata Ricky, biasanya berdasarkan dua hal, yakni kekhawatiran menghilangkan barang bukti, serta melarikan diri.

"Jadi kalau masalah dia tidak ditahan itu karena masih kuliah, pasti ada pertimbangan yang dua lagi. Sudah tidak akan ada namanya hilang barang bukti, karena video tersebut sudah ada di mana-mana," ujarnya.

Lebih lanjut Ricky mengatakan, hal kedua adalah berdasarkan seorang tersangka yang dimungkinkan untuk melarikan diri. Menurutnya, bila sudah ada jaminan besar tersangka tidak akan melarikan diri hal tersebut, hal itu menjadi kewenangan tersendiri bagi pihak kepolisian.

Namun, ujar Ricky, perlu adanya keseriusan pemerintah terkait kasus-kasus yang serupa. Jika tidak, nantinya akan menciptakan konten-konten porno yang terus bertebaran di Indonesia.

"Pemerintah harus konsisten menjalani peraturan yang ada. Kalau tidak konsisten akan ada Dea Dea yang lain," tegasnya.

Bagi Ricky, adanya konsen pemerintah terkait aktris porno tersebut bisa dijadikan tolok ukur dalam menimbang kasus-kasus yang serupa nantinya. Terlebih, hal itu menunjukan bahwa Indonesia menegaskan penolakan terkait pornografi dan pornoaksi.

"Nah, sekarang Dea sudah masuk, dalam artian perkaranya sudah masuk. Sudah bisa diproses segala macem, memang ini berharap menjadi sebuah pembelajaran karena memang ini heboh juga ya," jelasnya.

Menurut Ricky, ke depannya tinggal bagaimana keseriusan pemerintah bersama kepolisian dalam menanggapi hal serupa. Karena, kasus ini layaknya Pilot Project.

"Karena polisi Indonesia itu udah canggih alat-alatnya, jadi tergantung mau atau enggak (menanganinya). Inikan seperti pilot project, liat yang lain keringet dingin gak, kalau yang lain masih berbuat, sikat," tuturnya.