Pemerintah Dituduh Dalang di Balik Putusan Penundaan Pemilu Jika Tak Dukung KPU Banding
JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024 dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Putusan tersebut pun menuai banyak kritik dari berbagai pihak lantaran menganggap pengadilan negeri tak bisa mengeluarkan vonis tersebut.
Sementara itu, Presiden (Joko Widodo) Jokowi mendukung langkah KPU untuk mengajukan upaya banding atas putusan PN Jakpus tersebut.
Pengamat Politik Hendri Budi Satrio manilai bahwa sikap Presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPU dalam mengajukan banding sudah seharusnya dilakukan. Pasalnya, jika banding tak dilakukan maka pemerintah bisa dituduh dalang di balik skenario penundaan Pemilu 2024 tersebut.
“Presiden harus mendukung langkah KPU, kalau dia meminta masyarakat untuk mematuhi putusan PN Jakarta Pusat sangat bahaya, artinya dia memang bisa dituduh dibalik layar skenario ini,” kata Hendri dalam Special Dialogue Okezone.
