Susaningtyas Kertopati Sarankan Digelar Operasi Militer Atasi Separatisme di Papua, Ini Penjelasannya
JAKARTA - Terkait kondisi terkini di Papua, TNI dinilai harus menyelesaikan isu separatisme dengan mekanisme peraturan internasional, sebagaimana diatur oleh PBB.
Menurut pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, separatisme juga terjadi di berbagai belahan dunia dan ditangani secara profesional oleh militer negara-negara tersebut.
Misalnya, isu separatisme di Catalunya diselesaikan dengan cepat dan senyap oleh militer Spanyol. Bahkan Uni Eropa juga secara tegas membantu pemerintah Spanyol membasmi separatisme Catalunya.
"Dengan status OPM sebagai separatis, mekanisme dukungan internasional akan berpihak kepada pemerintah Indonesia," ungkap wanita yang akrab disapa Nuning, Senin (17/4/2023).
Mekanisme tersebut, kata dia, juga dilaksanakan beberapa negara di dunia yang juga menghadapi separatisme. Bahkan pemerintah Indonesia pada masa lampau juga menetapkan PRRI dan Permesta sebagai pemberontak pada 1950-1960.
"Dengan status separatis atau pemberontak, maka aksi militer dan polisionil sah demi hukum untuk dilaksanakan," jelas dia.
Bahkan, Nuning menegaskan, PBB juga akan memberikan dukungan nyata. Ini seperti halnya dukungan kepada pemerintah Inggris terhadap separatisme Irlandia Utara dan kepada pemerintah Spanyol terhadap separatisme Catalunya.
"Komisi HAM PBB juga akan memberikan rekomendasi positif kepada korban prajurit militer yang diserang separatis," tambah Nuning.
Pemerintah, kata dia, dalam hal ini harus berani mentukan bahwa OPM adalah separatis atau pemberontak bersenjata. Sehingga militer bisa melaksanakan operasi militernya.
"Istilah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) jangan dipakai lagi karena sudah tidak cocok dengan perkembangan yang ada di mana sudah mengancam kedaulatan negara khususnya wilayah Papua. Sebaiknya pakai saja KST (Kelompok Separatis Teroris) atau Pemberontak Bersenjata," ungkap dia.
