Tiga mantan kepala staf angkatan darat dan puluhan pejabat senior keamanan Israel menandatangani surat pada hari Sabtu yang mengkritik rencana reformasi peradilan pemerintah dan mendukung pasukan cadangan.
"Undang-undang ini menghancurkan fondasi umum masyarakat Israel, mencabik-cabik orang, membongkar tentara dan menimbulkan kerugian fatal bagi keamanan Israel," bunyi surat itu.
Brothers in Arms, yang mewakili 10.000 cadangan, telah menyuarakan kekesalan mereka terhadap rencana pemerintah.
"Kami telah mencoba segalanya, di sinilah kami menarik garis," kata Eyal Nave, salah satu pemimpin Brothers in Arms.
"Kami berjanji untuk melayani kerajaan dan bukan raja," lanjutnya.
"Anda dan hanya Anda yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini. Kami memiliki kepercayaan pada pemerintah tetapi pemerintah menghancurkan kami,” ujarnya.
"Saya tidak akan secara sukarela melayani di negara diktator," tambahnya.
Boikot dalam jumlah besar akan berdampak serius pada kemampuan operasional militer Israel dan ini dilihat sebagai salah satu momen paling penting dalam gerakan protes anti-pemerintah sejauh ini.
Mahkamah Agung Israel adalah satu-satunya sumber pengawasan atas penggunaan kekuasaan oleh pemerintah.