Bersikeras jika Hak Perempuan Bukanlah Urusan Dunia, Haruskah Para Pemimpin Dunia Berbicara dengan Taliban?

"Jika kita tidak melibatkan warga Afghanistan yang ingin terlibat, dengan cara yang paling cerdas, kita akan memberikan kebebasan kepada mereka yang ingin memenjarakan sebagian besar penduduk," kata seorang diplomat Barat yang terlibat dalam pertemuan baru-baru ini dengan perwakilan tingkat menengah Taliban.

Sumber menunjuk ke pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Akhundzada yang tertutup dengan Perdana Menteri (PM) Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani - pertemuan pertama pemimpin tertinggi dengan seorang pejabat asing. Para diplomat yang mendapat pengarahan tentang diskusi tersebut mengatakan bahwa mereka mengonfirmasi kesenjangan yang lebar, terutama dalam hal pendidikan dan hak-hak perempuan, namun juga mengindikasikan kemungkinan untuk menemukan jalan ke depan, betapapun lambatnya.

Diskusi itu sulit - sulit untuk menemukan titik temu.

"Ada banyak ketidakpercayaan, bahkan penghinaan, di antara pihak-pihak yang saling berperang selama bertahun-tahun," kata Kate Clark dari Jaringan Analis Afghanistan.

"Taliban berpikir Barat masih ingin merusak negara mereka dan Barat tidak menyukai kebijakan Taliban tentang hak-hak perempuan dan pemerintahan otoriter mereka,” lanjutnya.

Clark menyoroti keterputusan mendasar.

"Barat mungkin melihat masalah seperti pengakuan sebagai konsesi, tetapi Taliban melihatnya sebagai hak mereka, hak yang diberikan Tuhan untuk memerintah setelah mereka mengalahkan negara adidaya AS dan kembali berkuasa, untuk kedua kalinya,” ungkapnya.

Kekuatan luar menyeimbangkan kritik dengan pujian untuk kemajuan, seperti tindakan keras terhadap korupsi yang meningkatkan pengumpulan pendapatan, dan beberapa upaya untuk mengatasi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh kelompok Negara Islam. Dan kekuatan Barat melihat ke negara-negara Islam dan para sarjana untuk memimpin keprihatinan bersama atas interpretasi ekstrem Taliban terhadap Islam.

Namun ada juga yang memperketat taktik.

Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekarang berbicara tentang "apartheid gender" karena Taliban memperketat keburukan di sekitar wanita bahkan dengan melarang mereka dari taman umum, pusat kebugaran wanita, dan salon kecantikan. Langkah-langkah sekarang sedang dilakukan untuk mengembangkan kasus hukum untuk "kejahatan terhadap kemanusiaan".