Kemudian, ada juga Desa Panjalu di Kabupaten Ciamis yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sempurna 1.0.
"IDM sebagai nilai ukuran kinerja Gubernur yang tadinya target 0,72 itu sudah mencapai 0,77. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kita peroleh di masa akhir jabatan Pak Gubernur," kata Dicky.
Meski mencatatkan capaian yang luar biasa, namun Dicky memahami jika tugasnya belumlah usai. Sebab, menurutnya, sebagai barometer pembangunan, dirinya bercita-cita menjadikan desa yang mandiri dan percaya diri di Jabar.
"Bukan berarti indikator adalah segalanya. Jadi bukan berarti kalau desanya tidak tertinggal sudah tidak ada tugas lagi, justru banyak hal yang harus kita lakukan, tapi minimal mereka pada strata itu sudah mampu melakukan untuk pengembangan lebih jauh," imbuhnya.
Dicky menilai, jika keberhasilan Pemprov Jabar dalam mengentaskan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal tak lepas juga dari adanya kebijakan RPJMD 2018-2023.
"Pencapaian ini adalah suatu pencapaian yang menurut hemat saya satu prestasi sendiri yang diperoleh oleh kita dalam penanganan atau pengelolaan desa ini. Tentu ini semua tidak terlepas dari kebijakan sehingga pencapaian itu bisa kita peroleh di tahun 2023 ini," katanya.
Dalam mengklasifikasikan desa, kata Dicky, IDM ini menjadi kunci dan juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.
"Indeks Desa Membangun, siapa yang mengeluarkan? Kementerian Desa dengan Peraturan Menteri Desa nya yakni nomor 2 tahun 2016. Jadi kita gunakan ini sebagai sesuatu yang secara regulasi memang diatur oleh kementerian terkait," ungkapnya.
Dicky menjelaskan, IDM ini memiliki beberapa tingkatan. IDM desa sangat tertinggal itu 0,49 ke bawah, kemudian 0,49-0,56 itu desa tertinggal, lalu 0,59-0,70 itu desa berkembang, 0,70-0,80 itu desa maju dan 0,81 ke atas itu desa mandiri.
"Oleh karena itu, dalam Indeks Desa Membangun ini, maka fungsi-fungsi untuk memberikan ketepatan intervensi dan bagaimana kita mengklasifikasikan desa inilah yang menjadi pegangan kita dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan desa," jelasnya.
Dicky meneyebut, IDM ini pun memiliki tiga faktor yakni sosial, ekonomi dan, lingkungan.
"Yang sosial ada kesehatan, pendidikan. Yang ekonomi ada akses logistik, akses pusat, akses perbankan. Yang lingkungan ada bencana alam, tanggap bencana, dan seterusnya," sebut Dicky.
Menurutnya, karena desa merupakan indeks komposit, bisa jadi ada desa mandiri yang konsen dan kuat di lingkungannya, ada pula desa mandiri yang kuat di sosialnya, dan ada desa mandiri yang kuat di ekonominya.
"Jadi ini adalah sesuatu yang kita katakan sebagai satu indeks rata-rata, tetapi menjadi pegangan kita semua karena secara rata-rata pun menunjukkan bahwa variabel ini sudah cukup baik di desa-desa tersebut," tandas Dicky.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar, Suhenda mengakui, sangat merasakan manfaat program-program yang diinisiasi Ridwan Kamil, khususnya dalam pembangunan desa.
"Apdesi mengapresiasi terhadap program program yang sudah ada dan itu bisa kami rasakan di lapangan," ucap Suhenda.
Kendati demikian, pihaknya pun tak menampik jika masih adanya kekurangan dalam program yang telah dijalankan tersebut.
"Walaupun ada berbagai kekurangan yang harus diperbaiki juga, tidak semua mulus, tapi secara generalnya memang sudah cukup dirasakan," ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun berharap Ridwan Kamil sukses dalam kontestasi politik nasional agar melanjutkan program tersebut di tingkat nasional demi kemajuan desa. Namun, bila tidak ada kesempatan, pihaknya meminta Ridwan Kamil untuk kembali melanjutkan program tersebut di Jabar.
"Harapan Apdesi untuk Pak Gubernur ikut kontestasi lah di tingkat nasional. Itu kan menjadi kebanggaan kami warga masyarakat Jawa Barat. Misalnya tidak ada kesempatan, yah Apdesi memohon untuk dilanjutkan supaya program yang sudah ada ini lebih berkelanjutan," tandasnya.
(Khafid Mardiyansyah)