Menlu Libya Dipecat Setelah Bertemu dengan Menlu Israel
Cohen mengatakan dia telah berbicara dengan Mangoush tentang pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya.
Kebijakan luar negeri Libya diperumit oleh konflik bertahun-tahun dan perpecahan internal yang sengit mengenai kendali pemerintah dan legitimasi setiap langkah yang diambil oleh pemerintahan Tripoli.
Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) dibentuk pada awal 2021 melalui proses perdamaian yang didukung oleh PBB, tetapi legitimasinya telah ditentang sejak awal 2022 oleh parlemen yang berbasis di wilayah timur setelah upaya yang gagal untuk menyelenggarakan pemilu.
Langkah kebijakan luar negeri GNU sebelumnya, termasuk perjanjian yang dicapai dengan Turki, telah ditolak oleh parlemen dan mendapat tantangan hukum.
Dewan Kepresidenan, yang berfungsi sebagai kepala negara, mengeluarkan pernyataan pada Minggu meminta Perdana Menteri GNU Abdulhamid al-Dbeibah untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi.
Dewan Tinggi Negara, yang berperan sebagai penasihat dalam politik Libya, menyuarakan “keterkejutannya” atas laporan pertemuan tersebut dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab “harus dimintai pertanggungjawaban.”
(Rahman Asmardika)
