Soroti Gaya Hedon Istri Polisi, DPR: Jangan Menunggu Viral Dulu Baru Ditindak
“Sanksi tegas yang diberikan sudah tepat karena anggota polisi dan seorang Ibu Bhayangkari tidak semestinya melakukan hal tersebut. Tentunya ini juga jadi warning bagi anggota kepolisian lainnya,” lanjut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini.
Gilang mengatakan, anggota Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengingatkan fasilitas negara serta wewenang yang diberikan kepada anggota polisi seharusnya digunakan dengan bijaksana sesuai dengan tugas Polri.
“Itu yang perlu ditanamkan setiap anggota Polri kepada seluruh anggota keluarganya," pungkasnya.
Gilang menyebut kasus flexing bergaya hidup mewah keluarga oknum pejabat bukan baru kali ini saja terjadi. Menurut Gilang, ada banyak yang muncul selain kasus istri Bripka Nuril.
“Tapi untuk kepolisian sudah tegas ada larangan yang dikeluarkan melalui aturan rigid agar anggota polisi dan keluarganya tidak mempertontonkan gaya hidup mewah. Kami di DPR mendorong agar Polri lebih menggalakkan sosialisasi atas aturan ini,” ujarnya.
Adapun aturan yang dimaksud adalah Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ia menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Aturan dalam telegram tersebut berisi larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri, termasuk tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis.
Berdasarkan aturan itu, istri Bripka Nuril telah menyalahi ketetapan. Mulai dari menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah, hingga mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis seperti yang viral belakangan ini.
“Aturan ini belum berjalan serta belum diterapkan dengan baik oleh seluruh anggota Polri, padahal itu komitmen Pak Kapolri dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada kepolisian. Tapi ini malah dicoreng sendiri oleh bawahannya, jadi memang diperlukan tindakan tegas," tukas Gilang.
