Kevin McCarthy Dilengserkan Sebagai Ketua DPR AS, Pertama Kali Dalam Sejarah
WASHINGTON - Sejumlah anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) pada Selasa, (3/10/2023) melengserkan Kevin McCarthy sebagai ketua DPR AS melalui sebuah pemungutan suara yang historis. Pelengseran ini terjadi di saat pertikaian antar partai membuat Kongres semakin kacau hanya beberapa hari setelah Kongres berhasil mencegah penutupan (shutdown) pemerintah.
Hasil pemungutan suara tersebut menandai pertama kalinya dalam sejarah DPR mencopot pemimpinnya, dengan delapan anggota Partai Republik dan 208 anggota Partai Demokrat memilih untuk memecat McCarthy. McCarthy mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai pembicara.
“Saya memperjuangkan apa yang saya yakini,” kata McCarthy sebagaimana dilansir Reuters. Dia mengatakan akan menjalankan peran yang berbeda.
DPR tampaknya akan tidak memiliki pemimpin setidaknya selama seminggu, karena beberapa anggota Partai Republik mengatakan mereka berencana bertemu pada 10 Oktober untuk membahas kemungkinan pengganti McCarthy, dengan pemungutan suara untuk memilih ketua baru yang direncanakan pada 11 Oktober.
Pemungutan suara pada Selasa dipimpin oleh Perwakilan Matt Gaetz, seorang anggota Partai Republik sayap kanan dari Florida dan “musuh” dari McCarthy yang akhirnya melengserkan pimpinan DPR itu setelah dia pada Sabtu, (30/9/2023) mengandalkan suara Demokrat untuk membantu meloloskan rancangan undang-undang guna menghindari shutdown pemerintahan.
"Kevin McCarthy adalah makhluk rawa. Dia naik ke tampuk kekuasaan dengan mengumpulkan uang berbunga khusus dan mendistribusikan kembali uang itu sebagai imbalan atas bantuan. Kita sedang mengatasi demam ini sekarang," kata Gaetz kepada wartawan setelah pemungutan suara.
Ini adalah momen drama tingkat tinggi terbaru dalam satu tahun ketika DPR yang dikuasai Partai Republik membawa Washington ke ambang gagal bayar (default) utang AS yang sangat besar sebesar USD31,4 triliun dan penutupan sebagian pemerintah.
Partai Republik menguasai DPR dengan mayoritas tipis 221-212, yang berarti mereka bisa kehilangan tidak lebih dari lima suara jika Partai Demokrat bersatu dalam oposisi.
Pemecatan McCarthy sebagai ketua parlemen membuat aktivitas legislatif di DPR terhenti, dengan tenggat waktu penutupan pemerintahan lainnya akan segera tiba pada 17 November jika Kongres tidak memperpanjang pendanaan.
Gedung Putih mengatakan pihaknya berharap DPR akan bergerak cepat untuk memilih ketua parlemen pengganti, yang menempati posisi kedua setelah presiden setelah wakil presiden.
Pemungutan suara ini membuat Kongres berada dalam kondisi yang belum pernah dialami sebelumnya di saat mereka berupaya untuk memperbarui program subsidi pertanian dan nutrisi, meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah dan mempertimbangkan bantuan lebih lanjut ke Ukraina.
Sejauh ini tidak jelas siapa yang akan menggantikan McCarthy.
McCarthy telah berulang kali membuat marah Partai Demokrat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk dengan meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Biden dan pada Sabtu dengan memberi mereka sedikit waktu untuk membaca rancangan undang-undang belanja sementara untuk mencegah penutupan pemerintahan yang ia perlukan untuk disahkan oleh suara mereka.
Partai Demokrat bisa saja menyelamatkan McCarthy, tetapi setelah mempertimbangkannya, mereka mengatakan mereka tidak akan membantu Partai Republik menyelesaikan masalah mereka sendiri.
Pemimpin Partai Republik lainnya seperti Steve Scalise dan Tom Emmer mungkin bisa menjadi kandidat, meski tidak ada yang secara terbuka menyatakan minatnya. Perwakilan Patrick McHenry ditunjuk untuk jabatan tersebut untuk sementara.
Dua pimpinan DPR dari Partai Republik terakhir, Paul Ryan dan John Boehner, pensiun dari Kongres setelah bentrokan dengan sayap kanan mereka.
(Rahman Asmardika)
