BNPB Siap Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi Basah saat Nataru
Dengan keluarnya SK Siaga Darurat Kekeringan dari pemerintah daerah, maka pemerintah melalui BNPB bisa segera menurunkan bantuan berupa pendampingan, peralatan serta bantuan-bantuan lain. Hasilnya, bencana kekeringan dan kebakaran hutan pada tahun 2023 relatif lebih terkendali dari tahun-tahun sebelumnya.
Suharyanto juga mendorong pemerintah daerah melalui BPBD untuk mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat, dan anggaran kepada BNPB. Hal ini menjadi penting agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana maka penanganan darurat sudah siap dan bisa segera dilaksanakan. Berkas permohonan bantuan dan anggaran dapat diajukan kepada Kepala BNPB selambatnya pada Jumat (22/12) pukul 16:00 WIB.
BACA JUGA:
“Silakan kepada BPBD untuk mengajukan bantuan siaga darurat seperti perlengkapan bahkan anggaran. Untuk persiapan banjir bisa mengajukan pompa atau perahu karet atau perahu fiberglass, kalau bisa besok sudah masuk.”
Terakhir, Kepala BNPB menginstruksikan pemerintah daerah terkait operasional mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi antara lain penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi dan lainnya.
“Saya yakin di akhir tahun ini persediaan logistik penanganan bencana sudah banyak yang menipis, oleh karena itu kita laksanakan rapat ini agar Kalaksa bisa segera menghitung kebutuhan apabila terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di masing-masing daerah.”
Kepada daerah-daerah yang setiap tahun mengalami kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk menyusun pos komando, mempersiapkan rencana operasi, dan menggelar peralatan.
(Nanda Aria)
