Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai adanya keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan alat-alat negara terhadap salah satu pasangan capres-cawapres untuk kontestasi pemilu 2024.
"Menuju kontestasi Pemilu 2024 jelas sekali terlihat keberpihakan Presiden dan alat-alat negara terhadap salah satu calon sejak awal, mulai dari bagi-bagi posisi menteri, keterlibatan para menteri dalam mendukung capres-cawapres yang merupakan menteri aktif dan putra presiden-yang maju ke kursi pemilu lewat Putusan Pamannya yang merupakan adik ipar presiden," kata Staff Advokasi PBHI, Annisa Azzahra dalam keterangannya dikutip Rabu (24/1/2024).
Koalisi Masyarakat Sipil tersebut juga menilai adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk mempromosikan salah satu pasangan capres-cawapres secara terang benderang yaitu pengerahan Polri/TNI.
Hal tersebut, kata Annisa, bahkan terjadi saat Kementerian Pertahanan mengunggah cuitan di akun X nya dengan tagar #PrabowoGibran.
"Selain itu keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk mempromosikan calon ini semakin terang benderang yaitu pengerahan Polri/TNI dalam kegiatan pemilu untuk memasang baliho pasangan calon dukungan presiden, mencabut baliho pasangan capres-cawapres lainnya, dan puncaknya di media sosial Kementerian Pertahanan pada 21 Januari 2024 mencuit di X dengan tagar #PrabowoGibran," kata Annisa.
Presiden, kata Annisa, seharusnya menghentikan permainan politik memanfaatkan alat negara dan memastikan netralitasnya dalam kontestasi Pemilu 2024. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil tersebut, semua yang terlibat dalam pencalonan dan tim pendukung seharusnya mundur bahkan dipecat.
"Pernyataan presiden menunjukkan mundurnya tata kelola bernegara kita dan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pesta pemilu februari mendatang," jelasnya.
Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
Lalu, Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI, Yayasan Cahaya Guru (YCG), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
