Guru Besar UMS Sentil Jokowi soal Nepotisme
SOLO - Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) soroti praktik nepotisme dalam Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka meminta pemerintah mengembalikan demokrasi sesuai dengan alur yang semestinya.
Kritik itu tertuang dalam 'Maklumat Kebangsaan Civitas Akademika UMS' yang dibacakannya Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Aidul Fitriciada Azhari, di depan Gedung Siti Walidah Kampus 2 UMS, Senin (5/2/2024) bersama sejumlah guru besar lain dan anggota senat dipimpin Rektor UMS Sofyan Anif.
Dalam maklumat tersebut, para Guru Besar sepakat bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahun 2024, terlihat jelas telah terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi Kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu.
Hal tersebut terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusl untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Presiden yang tidak netral dalam kontestasi Pemilihan Umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara massif.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945.
"Yang kami kritisi sebenarnya adalah nepotisme. Kami melihat ini seperti pengkhianatan terhadap reformasi dan mahasiswa dahulu," ujar Aidul saat diwawancarai.
