Jelang Pencoblosan Pemilu 2024, Setop Politisasi Bansos!
JAKARTA - Penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) menjelang pemilu rawan mengalami politisasi. Untuk itu, sebaiknya berbagai skema bansos yang disiapkan pemerintah tidak dicairkan menjelang pencoblosan Pemilu 14 Februari 2024.
Demikian dikatakan seorang pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis, dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/2/2024).
"Kalaupun bansos mau tetap disalurkan, penyalurannya tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara atau politisi yang mempunyai akses sebagai pejabat negara," katanya.
Pemerintah diketahui telah mengeluarkan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak Januari. Bahkan, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar penyaluran bantuan tersebut diperpanjang hingga Juni 2024.
Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 kepada 18 juta KPM. Bantuan ini, yang menghabiskan anggaran hingga Rp11,2 triliun.
Bantuan tersebut rencananya akan dirapel pada Februari 2024 atau menjelang pencoblosan pemilu. Politisi bansos ini mencuat, bahkan sejumlah analis berpendapat skema bansos itu didesain untuk meningkatkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang cenderung mendapat dukungan dari Jokowi. Mengingat, Gibran merupakan putra sulungnya. Ditambah Jokowi juga secara langsung turun tangan dalam pendistribusian bansos tersebut.
Rissalwan pun tak memungkiri serangkaian penyaluran bansos oleh pemerintah memiliki nuansa kepentingan politik. Bansos kerap kali dijadikan alat untuk memperoleh dukungan suara saat pemilu oleh politisi yang menjabat sebagai pejabat negara.
"Memanfaatkan bansos sebagai wahana atau cara politik, saya kira itu adalah cara-cara yang kurang patut, kurang elok, dan kurang layak untuk dilakukan oleh pejabat negara," ujarnya.
