Rissalwan menyarankan agar penyaluran bansos tidak terpolitisasi sebaiknya dikelola oleh otoritas di tingkat akar rumput, seperti ketua rukun tetangga (RT) atau ketua rukun warga (RW). Namun, perlu memastikan bahwa otoritas pemerintahan terendah tersebut bebas dari afiliasi politik.
"Di RT-RW, etika dalam berpolitik itu lebih terjaga karena ada perasaan sungkan atau tidak enak. Begitu, ya. Dan, itu terpelihara karena antara interaksi di kalangan masyarakat di tingkat bawah," ujarnya.
Di sisi lain, Rissalwan berharap Jokowi memperlihatkan sikap kenegarawanan dan menghentikan politisasi bansos. Selain itu, media juga harus aktif dalam membangun kesadaran publik akan bahaya politisasi bansos.
"Presiden harus punya political will untuk menghentikan politisasi dari bansos. Saya kira sulit untuk membuat masyarakat otomatis sadar bahwa mereka sedang dipolitisasi. Tapi, saya kira pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan secara intensif juga bisa membantu," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.