"Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama-sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," ucapnya.
Iwan mengatakan dari film dokumenter ini masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas dan tidak beretika mempermainkan Demokrasi, Hukum dan mengatur semuanya baik Eksekutif, Pemerintah Daerah, Kepala Desa, MK, Banwaslu, KPK, KPU, Kepolisian untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya.
BACA JUGA:
"Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka di tanggal 14 Februari 2024 dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan politisi kotor, jahat dan culas," pungkasnya.
Sebagai informasi, Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga Ahli Hukum Tata Negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari. Ketiga ahli hukum ini secara terang benderang mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam film yang tayang perdana pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB.
(Salman Mardira)