Forum BEM Se-DIY Temukan 2.447 Anomali Data Sirekap Diduga Gelembungkan Suara Paslon Tertentu
DIY - Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-DIY menuding adanya rekayasa di balik proses rekapitulasi suara Pemilu dan Pilpres 2024. Data yang mereka peroleh ada penggelembungan suara pada aplikasi Sirekap di 2.447 titik TPS yang hanya terjadi pada salah satu paslon tertentu.
Forum mahasiswa yang beranggotakan BEM dari 52 kampus se-DIY itu mengklaim telah melakukan pemantauan terhadap proses rekapitulasi suara melalui tim IT mereka pada sistem Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id. Mereka menggunakan metode scraping (menggali informasi website) yang menurut mereka informasinya bisa dipertanggungjawabkan.
Ketua II Forum BEM DIY Akhmad Makarim Pramudita menuturkan, hasil pemantauan tim IT menemukan sejumlah indikasi adanya kejanggalan proses perhitungan suara. Bahkan, Akhmad menyebut telah terjadi kesalahan bahkan sebelum pencoblosan berlangsung.
BACA JUGA:
"Selama masa persiapan (pemilu) sudah diketahui terjadi banyak error, dan banyak kendala yang terjadi dan ini diaminkan oleh kawan-kawan KPPS yang menggunakan software ini. Jadi, dari segi persiapan perlu kita pertanyakan apakah sudah melalui fit proper dan juga sudah layak digunakan dalam proses demokrasi," kata Akhmad, Rabu (21/02/2024).
Melalui metode scraping, tim IT BEM DIY, kata Akhmad, melakukan penggalian data di sekitar 150 ribu TPS yang ada di Indonesia. Hasilnya, klaim Akhmad, ditemukan kurang lebih 2.447 anomali data, yang mana jumlah tersebut jauh lebih banyak dari data yang diungkap KPU.
"Yang mana memang terjadi penggelembungan data daripada yang seharusnya C-1 nilainya berapa, setelah dilakukan scan, setelah dilakukan input data menggunakan aplikasi Sirekap, ternyata datanya terbaca salah bahkan terjadi penggelembungan yang cukup besar," kata Akhmad.
BACA JUGA:
"Pertanyaan dari kami, mengapa penggelembungan data cenderung hanya terjadi pada salah satu paslon (Pilpres) saja," sambungnya.
Akhmad menyebut penggelembungan suara terhitung cukup besar. Beberapa kasus mencapai 700-800 suara per TPS, sementara regulasi berlaku membatasi 300 pemilih dalam DPT pada tiap TPS. Temuan jumlah anomali ini, kata Akhmad, memungkinan untuk bertambah seiring aktivitas scraping yang masih terus dilakukan.
Temuan lainnya, yakni hanya input data Pilpres saja yang tak bisa direvisi. Lain halnya dengan DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta DPD yang masih bisa diperbaiki.
"Ini juga terkonfirmasi kawan-kawan KPPS di lapangan bahwasanya setelah dilakukan scan dengan aplikasi Sirekap, keluar datanya hasil pembacaan dari OCR (Optical Character Recognition) pembacaan data itu, dan terjadi penggelembungan, kawan-kawan KPPS tidak bisa merevisi angka itu, hanya bisa menandai data itu," beber Akhmad.
