Kecurangan Pilpres 2024 Harus Dituntaskan agar Modusnya Tak Dipakai Lagi Penguasa Selanjutnya
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa, kali ini menurut saya berbeda, sebab tidak pernah ada pemilu terutama pilpres di mana didahului sejumlah atau serangkaian pelanggaran yang menurut saya sangat serius dan melibatkan kepala negara," ujarnya.
"Mulai dari nepotisme yang jelas terbukti lewat keluarnya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, penggelontoran bansos yang kemudian juga bukan hanya dipolitisasi untuk kepentingan partisan, tapi juga di personalisasi, sehingga menguntungkan kontestan tertentu," sambungnya.
Kecurangan tersebut menurut Eep, tidak pernah terjadi di kontestasi elektoral sebelumnya. Untuk itu, Eep menegaskan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mempersoalkan Pemilu 2024 bukan hanya dari sisi soal kalah dan menang.
BACA JUGA:
"Semua hal yang terjadi dalam Pemilu ini dibongkar, diungkap ke permukaan dan kemudian sejarah yang adil, sejarah yang jernih dirumuskan tentang pemilu ini, supaya tidak ada lagi kekuasaan ini di kemudian hari mengulang modus operandi yang sama," ucapnya.
