Rapim Polri 2024, Jenderal Sigit Beri Arahan Pengamanan Ramadan hingga Pilkada
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan kepada jajarannya terkait pengamanan Pilpres, bulan Ramadhan, hingga Pilkada, saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Polri secara tertutup di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).
Listyo Sigit mengatakan bahwa, Polri telah menindaklanjuti beberapa direktif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan kalender keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya mengamankan tahapan pemilihan presiden (pilpres) yang memasuki proses rekapitulasi suara.
"Namun di sisi lain kita juga tetap memiliki tugas-tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadhan yang sebentar lagi di bulan Maret," katanya di sela-sela Rapim Polri 2024.
Listyo mengatakan, kegiatan Ramadan akan menjadi perhatian khusus. Terutama, ihwal pengamanan pergerakan pemudik menjelang Idul Fitri.
"Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadhan yang sebentar lagi di bulan maret, ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar yang tentunya juga harus mampu kita amankan," katanya.
"Di samping tentunya, wilayah-wilayah yang ditinggalkan pemudik di tengah situasi kita menghadapi situasi pemilu," sambungnya.
Selain itu, Listyo mengatakan Polri juga akan melaksanakan pengamanan kegiatan internasional di Bali yang akan dihadiri oleh 43 negara.
Kegiatan itu disebut memerlukan perhatian khusus, guna memastikan pengamanan berjalan baik. Namun, Listyo belum memerinci soal waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Setelah itu kita juga akan menghadapi event internasional di bali, yang dihadiri oleh 43 negara dan ini juga memerlukan perhatian khusus, memastikan pengamanan juga berjalan baik," katanya.
Kemudian pengamanan pilkada, kata Listyo, juga menjadi perhatian Polri karena akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
"Dan kemudian setelah itu kita akan menghadapi Pilkada serentak di semua daerah, ada 37 provinsi yang harus melaksanakan kegiatan dan juga kabupatennya," katanya.
"Dan ini semuanya butuh kesiapan dari Polri khususnya sebagai penanggung jawab kamtibmas,"pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
