Ke empat, KPU perlu membuat mekanisme pendistribusian logistik Pilkada dilakukan dengan tata kelola yang profesional. “Semua unsur ini harus dikemas dalam persiapan yang matang sejak awal, itu kunci utamanya. Persiapan yang matang akan menentukan proyeksi keberhasilan pelaksanaan Pilkada itu sendiri,” ucapnya.
Ke lima, KPU juga perlu memitigasi segala kemungkinan tantangan dan resiko-resiko yang berpotensi menghambat segala proses yang berhubungan dengan logistik Pilkada.
“Misalnya seperti force majeure dan kendala lainnya, sehingga dapat terantisipasi dengan baik tanpa mengganggu timeline yang telah dirancang,” ucap Gian.
Kemudian terakhir, KPU juga perlu melakukan evaluasi berkala. Agar kualitas penyelenggaraan Pilkada dapat terus ditingkatkan dan terjaga secara optimal.
Gian tak menyangkal, jika pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia memang tidak mudah. Banyak tantangan terutama dari sisi distribusi mengingat Indonesia terdiri dari daerah kepulauan.
Oleh karenanya, KPU perlu berkolaborasi dengan seluruh pihak dan stakeholder terkait untuk membangun peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilada ke depan.
“Kami partai Perindo sebagai partai Politik, siap berkolaborasi dan berpartisipasi untuk kemajuan itu,” pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )