Mengaku Jatuh Miskin, Puluhan Mantan Kades Minta Tali Asih Ratusan Juta ke Pemerintah
Aspirasi para mantan kades tersebut itu disampaikan saat DPRD Bojonegoro menggelar hearing di ruang Badan Anggaran (Banggar) setempat. Dalam hearing atau rapat dengar pendapat itu, para kades ditemui Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Mitroatin, Wakil Ketua Komisi B Sigit Kushariyanto, Wakil Ketua Komisi A Sudiyono, Inspektur Teguh Prihandono, dan Kepala DPMD Mahmudin.
Wakil Ketua IIi DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin menilai bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para mantan kades tidaklah salah. Karena mereka pernah dan masih tetap berjuang di desanya masing-masing hingga sekarang.
Tetapi, mengenai permintaan dana tali asih, perempuan yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro ini melihat hal itu harus ada landasan hukumnya. Kendati Mitroatin berharap kepentingan para mantan petinggi itu dapat terakomodir.
Regulasi yang ada sampai saat ini barulah berupa undang-undang dan belum ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur hal demikian. Meski begitu, DPRD tetap memperjuangkan harapan para mantan kades. "Kami tetap berjuang agar aspirasi mereka terakomodir, tentunya dengan kajian-kajian," ungkap mantan Kades Tanjung, Kecamatan Tambakrejo ini.
September mendatang pihaknya bersama unsur pimpinan DPRD dan Komisi A, DPMD, Inspektorat, serta Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro akan menanyakan hal itu ke Kementerian Dalam Negeri. Disinggung perihal dana tali asih yang minta dilewatkan melalui BKKD, Mitroatin mengaku sedang mengkaji mana saja aturan yang bisa digunakan untuk mewadahi keinginan para mantan kades.
Dedi Mahdi
(Maruf El Rumi)
