MK Ubah Syarat Pencalonan Kepala Daerah, DPR Gelar Rapat Bersama KPU Pekan Depan
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama KPU untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 26 Agustus 2024. Menurut Doli, putusan MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah harus dituangkan ke PKPU.
Doli menilai, putusan MK kerap membuat kejutan. Apalagi, katanya, putusan itu terjadi menjelang pendaftaran calon kepala daerah (cakada) yang dibuka pada 27 Agustus 2024.
"Ini kan kita sisa tinggal kurang lebih seminggu lagi mulai pendaftaran, tiba-tiba kebijakkan baru," kata Doli saat ditemui di area Munas XI Golkar di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2023).
Doli mengatakan, putusan MK merupakan final and binding. Untuk itu, ia mengungkapkan bahwa pihaknyan langsung berkoordinasi dengan Ketua KPU Afifufuddin dan jajaran komisioner KPU lainnya.
Apalagi, kata Doli, putusan MK bisa mengubah hal mendasar seperti ambang batas untuk mencalonkan paslon di sebuah wilayah. "Jadi dan hitungan hampir semua partai di daerah bisa mencalonkan pasangannya sendiri. Apalagi yang dihitung bukan dari jumlah penduduk, tetapi dari jumlah DPT," ucap Doli.
"Nah tentu ini akan mengubah balik dari perspektif politik akan mengubah konstalasi politik. Tapi persoalannya apakah dalam sisa 7 hari ini, ini akan baik atau tidak gitu ya. Makanya nanti akan kita pelajari," terang Doli.
Kendati demikian, Doli berkata, pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama KPU pada awal pekan depan. Bahkan, kata Doli, pihaknya telah menjadwalkan rapat konsinyering pada akhir pekan ini.
"Ya memang sudah kita jadwalkan hari Senin, tanggal 26 (Agustus) besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas tiga rancangan PKPU dan dua rancangan Perbawaslu," tutur Doli.
