Pakar Sarankan Prabowo Tidak Lakukan Pergantian Kapolri di Awal Pemerintahan
JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pasalnya, awal pemerintahan, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.
Sekadar diketahui, pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2024 di Gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Senayan, Jakarta.
"Pertama, alasan ekonomi. Beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional," kata R Haidar Alwi, Selasa (8/10/2024).
Haidar melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan.
"Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," terangnya.
Atas dasar itu, ia meyakini penurunan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap deflasi yang menjadi indikator berikutnya.
"Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat," tutur R Haidar Alwi.
Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.
Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13 persen. Dari 326.804 kasus tahun 2022 menjadi 435.086 kasus tahun 2023.
Menurutnya, tren kriminalitas kawasan dan global yang cenderung meningkat berkontribusi terhadap angka kriminalitas nasional yang bertambah.
"Ketiga, alasan politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi," ujarnya.
Saat Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada Pilkada serentak.
"Keempat, alasan geologis. Yaitu ancaman gempa megathrust yang dipastikan berdampak multisektoral sehingga menjadi alarm bagi stabilitas nasional," ucapnya.
"Kelima, alasan kinerja. Kinerja Polri yang sangat baik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tergambar dari adanya kesesuaian antara hasil survei internal Polri, lembaga survei nasional bahkan internasional," sambung Haidar.
Hasil survei Puslitbang Polri menunjukkan adanya kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebesar 4,79 persen. Dari 80,98 persen pada tahun 2020 menjadi 85,77 persen pada tahun 2023.
Sementara hasil riset lembaga internasional tahun 2023 menunjukkan bahwa Polri melakukan lompatan kinerja signifikan dengan naik 21 peringkat dibanding sebelumnya. Dari peringkat ke-84 menjadi peringkat ke-63.
"Keenam, alasan inovasi dan terobosan. Dari gagasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tercipta legacy bagi kelompok rentan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi jajarannya," kata dia.
Di antara inovasi dan terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO). Hal ini membuat penanganan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku menjadi lebih optimal dan komprehensif untuk memastikan hak-hak mereka terhadap keadilan dapat dipenuhi.
Selain itu, ruang kesempatan bagi Polwan untuk mengembangkan karirnya dalam rangka pengarusutamaan gender di lingkungan Polri juga semakin terbuka lebar. Kebijakan Kapolri juga membuat para penyandang disabilitas bisa menjadi anggota Polri melalui jalur khusus.
"Dan ketujuh, alasan usia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru akan masuk usia pensiun pada 2027. Artinya, usia kerjanya masih cukup panjang," kata R Haidar Alwi.
Ia menegaskan, adalah sebuah kerugian besar membiarkan sinar terangnya redup dengan pensiun dini atau mengangkatnya menjadi Menteri atau Kepala Lembaga.
"Posisi Kapolri untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah "the right place for the right person at the right time," tutup R Haidar Alwi.
(Fahmi Firdaus )
