Presiden Korsel Minta Maaf Setelah Umumkan Darurat Militer, Tolak Mengundurkan Diri
Pada Jumat, (6/12/2024) Han mengatakan Yoon merupakan bahaya bagi negara dan harus disingkirkan dari kekuasaan, meningkatkan tekanan pada Yoon untuk mengundurkan diri meskipun anggota PPP kemudian menegaskan kembali penolakan resmi terhadap pemakzulannya.
Berdasarkan konstitusi, jika Yoon mengundurkan diri atau dimakzulkan, maka perdana menteri yang ditunjuk oleh Yoon akan menjadi penjabat presiden Korea Selatan. Jika Yoon meninggalkan jabatannya sebelum masa jabatan tunggalnya yang berdurasi lima tahun berakhir pada Mei 2027, konstitusi mengharuskan pemilihan presiden diadakan dalam waktu 60 hari setelah ia lengser.
Anggota parlemen dijadwalkan untuk memberikan suara pada pukul 5 sore waktu setempat atas usulan Partai Demokrat oposisi utama untuk memakzulkan Yoon. Para pemimpin Partai Demokrat mengatakan jika usulan tersebut gagal, mereka berencana untuk meninjaunya kembali pada Rabu, (11/12/2024).
Untuk memakzulkan Yoon, 200 dari 300 anggota parlemen harus memberikan suara mendukung. Dengan partai oposisi yang menguasai 192 kursi, delapan anggota partai yang berkuasa harus bergabung dengan oposisi untuk memperoleh suara.
Yoon telah kehilangan dukungan dari dua anggota parlemen dari partainya, dengan pemimpin PPP Han menyerukan agar dia segera diberhentikan sementar.
Jika Yoon dimakzulkan, pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi akan menyusul. Pengadilan dapat mengonfirmasi mosi pemakzulan dengan suara enam dari sembilan hakim. Pengadilan saat ini hanya memiliki enam hakim yang bertugas, dan tidak jelas apakah akan menangani kasus tersebut tanpa setidaknya tujuh hakim.
(Rahman Asmardika)
