Trump Bakal Dihukum Terkait Kasus Suap Bintang Porno Sebelum Pelantikan Presiden AS
Merchan menolak argumen tersebut, dengan menulis bahwa mengesampingkan putusan juri akan "merusak Aturan Hukum dengan cara yang tak terukur."
"Status terdakwa sebagai Presiden terpilih tidak memerlukan penerapan wewenang (pengadilan) yang drastis dan 'langka' untuk mengabulkan mosi (pemberhentian)," tulis Merchan dalam keputusan tersebut.
Merchan juga menolak argumen Trump dalam pengajuan pengadilan pada 3 Desember bahwa pembatalan kasus itu dibenarkan karena "kontribusi sipil dan finansialnya terhadap kota ini dan Negara terlalu banyak untuk dihitung."
Meski mengakui pengabdian Trump sebagai presiden, hakim mengatakan pernyataan publik Trump yang mengecam sistem peradilan juga menjadi faktor baginya dalam menentukan bagaimana karakter Trump akan memengaruhi keputusan tersebut.
Merchan mengkritik apa yang disebutnya sebagai "serangan tanpa henti dan tidak berdasar" Trump terhadap integritas proses pidana, dan mencatat bahwa ia telah menyatakan Trump bersalah atas 10 tuduhan penghinaan selama persidangan karena berulang kali melanggar perintah yang membatasi pernyataan di luar pengadilan tentang saksi dan orang lain.
"Terdakwa telah berusaha keras untuk menyiarkan di media sosial dan forum lain kurangnya rasa hormatnya terhadap hakim, juri, dewan juri agung, dan sistem peradilan secara keseluruhan," tulis Merchan.
Kronologi Kasus
Kasus ini bermula dari pembayaran sebesar USD130.000 yang dilakukan oleh mantan pengacara Trump, Michael Cohen, kepada aktor film dewasa Stormy Daniels. Pembayaran tersebut dilakukan agar Daniels bungkam sebelum pemilihan presiden 2016, tentang hubungan seksual yang dia lakukan dengan Trump satu dekade sebelumnya, hal yang telah dibantah oleh Trump.
Pada Mei, juri Manhattan memutuskan Trump bersalah atas 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran tersebut. Ia mengaku tidak bersalah dan menyebut kasus tersebut sebagai upaya Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, jaksa dari Partai Demokrat yang mengajukan tuntutan, untuk merusak kampanyenya pada pemilihan presiden 2024.
Vonis Trump awalnya dijadwalkan pada 11 Juli 2024, tetapi telah ditunda beberapa kali. Pada Kamis, (2/1/2025) Merchan mengatakan permintaan Trump pada Agustus agar vonis ditunda hingga setelah pemilihan umum menyiratkan bahwa ia setuju untuk dijatuhi hukuman selama masa transisi.
Bragg tidak menentang penundaan hukuman hingga setelah pemilihan umum. Merchan pada September menundanya hingga 26 November.
Setelah Trump mengalahkan Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris dalam pemilihan umum 5 November, hakim menunda hukuman tanpa batas waktu untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun, Merchan akhirnya memtuskan untuk menjatuhkan vonis sebelum Trump dilantik sebagai Presiden AS.
