Makan Bergizi Gratis Diusulkan Pakai Dana Zakat, Ketum PBNU: Hati -Hati, yang Nerima Siapa Dulu Nih?
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikaji kembali. Sebab, penggunaan dana zakat harus ekstra hati-hati jangan sampai salah, karena sudah ada kategori penerimanya dalam agama Islam.
"Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa. Kalau umum dan untuk semua orang, nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati," katanya dikutip dari NU online, Rabu (15/1/2025).
Pernyataan Gus Yahya-sapaan KH Yahya Cholil Staquf, sekaligus menanggapi wacana yang dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin yang menilai dana pemerintah belum mencukupi untuk menjalankan program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni MBG.
Gus Yahya menekankan, bila hal tersebut direalisasikan, maka pemerintah perlu mengkaji secara serius yang menjadi target penerima manfaat dari lembaga ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) yang dibuat menjadi program MBG.
"Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat," katanya.
Di sisi lain, Gus Yahya juga melihat potensi dana yang dapat digunakan untuk membiayai MBG. Menurutnya, infak dan sedekah memiliki aturan yang lebih longgar ketimbang penggunaan uang zakat.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang. Sebab, sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.
"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 14 Januari 2025.
