MPR Minta Pemerintah Tolak Proposal AS Soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
Menurutnya, negara mediator seperti Qatar, Mesir dan AS beserta negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan butir perjanjian dilaksanakan secara konsekuen dan tidak dilanggar oleh Israel, daripasa usulkan wacana relokasi warga Gaza.
“Apalagi, kita semua tahu bahwa Israel memiliki track record yang buruk dalam menjalankan perjanjian perdamaian, seperti perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, dimana kemudian Israel masih melakukan serangan," tutur HNW.
"Dan dalam beberapa hari setelah perjanjian gencatan senjata dengan Hamas yang merepresentasikan rakyat di Gaza, Palestina, Israel justru juga tetap melakukan serangan ke wilayah tersebut, juga tidak sepenuhnya membebaskan tawanan Palestina dalam jumlah seperti yang disepakati semula," imbuhnya.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga meminta AS tidak perlu lagi mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk Indonesia, terutama terkait dengan hubungan Indonesia dengan rakyat Palestina.
”Selama ini hubungan yang erat itu sudah akrab terjalin, bahkan ada banyak anak-anak Palestina yang mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia yang dibantu oleh pemerintah, NGO, universitas dan pesantren,” katanya.
“Beasiswa-beasiswa ini tentu patut kita dukung dan berkelanjutan, agar nanti para penerima beasiswa itu bisa kembali dan membangun Palestina setelah menyelesaikan studinya di Indonesia. Ini yang harus kita dukung, bukan konsep relokasi 2 juta warga, yang hakekatnya pengusiran warga Gaza, dan melanggengkan agenda penjajahan Israel,” tandasnya.
(Awaludin)
