JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memulai pemerintahan keduanya dengan serangkaian tindakan kebijakan untuk mengubah orientasi pemerintah AS. Perintah eksekutif pertamanya mencakup berbagai isu mulai dari perdagangan, imigrasi, dan bantuan luar negeri AS hingga keberagaman demografi, hak sipil, dan perekrutan pegawai federal.
Beberapa perintah memiliki dampak kebijakan langsung. Perintah lainnya lebih bersifat simbolis dan beberapa perintah sudah digugat oleh gugatan hukum federal.
Berikut rangkuman perintah pertama Trump sejauh ini dalam tiga hari:
1. Invasi di Perbatasan Selatan: Trump menyatakan keadaan darurat karena migrasi di perbatasan selatan dan memerintahkan deportasi massal untuk mengatasi isu ini. Sekitar 1,4 juta orang telah menerima perintah deportasi terakhir, sementara sekitar 660.000 orang yang berada di bawah pengawasan imigrasi telah dihukum karena kejahatan atau menghadapi tuntutan . Namun, hanya 6.000 petugas di ICE yang bertugas memantau warga negara asing di negara tersebut dan kemudian menemukan dan mendeportasi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal.
2. Peran Militer: Mengizinkan militer bertindak sebagai petugas imigrasi, termasuk menggunakan fasilitas militer sebagai pusat penahanan.
3. Penghentian Program Pengungsi: Menangguhkan penerimaan pengungsi sambil menunggu evaluasi.
4. Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran: Membatasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS dari orang tua dengan status imigrasi ilegal atau sementara. Amandemen ke-14 menyatakan bahwa siapa pun yang lahir di AS adalah warga negara AS. Peraturan ini sudah berlangsung sejak sangat lama. Trump ingin membatasi kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi orang-orang yang memiliki setidaknya satu orang tua yang merupakan warga AS atau penduduk tetap. Merubah interpretasi ini memerlukan revisi hukum atau konstitusi yang merupakan proses panjang yang sulit. Hingga saat ini hakim masih mempertimbangkan perintah Trump untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Perintah ini telah digugat di pengadilan federal, ditambah ada jaksa agung dari 22 negara bagian yang menggugat atas perintah tersebut.
5. Tembok Perbatasan: Meningkatkan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko.