Program 100 Hari Pramono: Masalah Banjir hingga Ubah Syarat Kerja Jadi PPSU Cukup Lulusan SD
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno alias Bang Doel menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2). Dalam pidato perdananya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan visi dan program kerja selama lima tahun ke depan untuk memimpin Kota Jakarta.
Dalam 100 hari kerja, Pramono mengungkapkan ada 40 program utama yang telah disinkronisasi oleh tim transisi bersama Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah program tersebut adalah menyempurnakan layanan dasar pendidikan termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), perluasan akses transportasi umum, peningkatan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta, peningkatan layanan air bersih, serta peningkatan taman untuk ruang ekspresi, inspirasi dan interaksi warga.
"Tanggung jawab pemerintah Jakarta tidak boleh setengah-setengah. Dalam kesempatan ini saya juga mengusulkan segera melakukan groundbreaking Transit Oriented Development (TOD) Blok M secara menyeluruh, termasuk di dalamnya TOD Bundaran HI yang akan dikembangkan menjadi kawasan perekonomian. Selain itu ada pengembangan kota tua dan perubahan syarat PPSU dari lulusan SLTA menjadi SD. Karena yang kami butuhkan orang yang mau bekerja keras, bukan hanya yang ijazahnya tinggi," ucap Pramono.
Kemudian persoalan banjir, Pramono akan meneruskan program sumur resapan atau kanalisasi, dan pengerukan pada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan.
Ia juga mengusulkan peresmian Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan oleh Presiden RI sebagai fasilitas pengolahan sampah terbesar di dunia. Ia juga akan memantau persiapan di bulan ramadan dan Idulfitri, serta program di bidang olahraga dan pengembangan budaya Betawi.
