Retreat Kepala Daerah Ingin Samakan Pemerintah Pusat-Daerah, Akademisi UB Ingatkan Ada Hak Otonomi Daerah
MALANG - Akademisi sekaligus pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari, mengingatkan agar retreat kepala daerah tidak untuk menyelaraskan program dari pemerintah pusat saja. Sebab, di konstitusi sebenarnya ada Undang-Undang Otonomi Daerah (Otoda) Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur desentralisasi dan kewenangan kepala daerah.
Wawan menjelaskan, jika retreat itu digunakan pemerintah pusat untuk menyelaraskan persepsi target pembangunan itu disebutnya hal bagus. Tapi jika ia mengingatkan pemerintah pusat, setiap kepala daerah punya kewenangan dalam mengurusi daerahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya.
"Pemerintah Daerah itu bisa mengelola urusannya sendiri. Sesuai dengan prakarsa masyarakat setempat, jadi sewaktu-waktu program nasional yang bergulir bisa dimodifikasi di daerah," kata Wawan Sobari, saat berbincang di Kota Malang, pada Jumat malam (21/2/2025).
Makanya ia meminta pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo Subianto memaklumi jika ada kepala daerah yang berbeda dalam mengimplementasikan tafsiran kebijakan dari pemerintah pusat. Ia mengambil contoh pada program makan bergizi gratis (MBG) yang diminta dialokasikan Rp5 triliun, untuk setiap APBD di daerah.
"Yang penting tujuannya sama tapi caranya berbeda, atau pemerintah daerah itu punya inisiatif sendiri yang sedikit berbeda atau dengan cara yang berbeda, dengan kebijakan pemerintah pusat," ucap dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB.
"Karena daerah yang berhadapan dengan masyarakat siapa, kan kabupaten kota, pemerintah pusat cuma punya kebijakan tapi siapa yang punya wilayah, siapa yang terkait dengan kebijakan itu, itu kan pola-pola pemerintahan Pak Prabowo yang juga ingin menyetir semua kepala daerah harus ngikutin dia," tambahnya.
