Diskusi di KBRI Tokyo, SBY Soroti Isu Kemunduran Demokrasi Indonesia
TOKYO - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti perkembangan demokrasi di Indonesia saat menghadiri diskusi dan bedah buku "Standing Firm for Indonesia’s Democracy" di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, Jumat (7/3). Dalam acara tersebut, SBY menjawab berbagai pertanyaan, termasuk mengenai dugaan kemunduran demokrasi di Indonesia dibandingkan dengan masa kepemimpinannya pada 2004–2014.
SBY mengakui, dinamika demokrasi di Indonesia mengalami berbagai pasang surut. Menurutnya, setiap negara memiliki idealisme dan sistem politik yang terus berkembang seiring dengan tantangan zaman. Namun, ia menekankan, demokrasi harus tetap menjunjung prinsip power of the people dan mengakomodasi aspirasi rakyat.
"Menjawab pertanyaan, apa yang akan saya lakukan jika diminta untuk menjaga demokrasi? Jawaban saya begini: jika ada tanda-tanda terkait suatu masalah yang tidak dikehendaki oleh rakyat, maka harus diklarifikasi dan disampaikan dengan cara yang baik. Tidak harus melalui media atau disampaikan di depan publik. Bisa dilakukan dengan komunikasi di balik layar, tetapi dengan niat yang baik," ujar SBY.
Ia mengingatkan, demokrasi yang sehat membutuhkan dialog antara pemerintah dan rakyat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemimpin dengan masyarakat sangat penting agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan harapan publik.
"Dialog itu ruh dari demokrasi. Jika pemimpin berpikir sesuatu, tetapi rakyat berpikir hal yang berbeda dan tidak ada titik temu, tentu ini tidak baik. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus terus ditingkatkan," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, SBY juga membandingkan perkembangan demokrasi di Indonesia dengan negara-negara lain yang selama ini dianggap sebagai panutan demokrasi. Ia mengatakan, bahkan negara-negara besar pun mengalami tantangan dalam menjaga sistem demokrasi mereka.
