JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menemui pimpinan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (11/3). Yandri mengungkap adanya kebocoran dana desa dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami datang ke KPK ingin melakukan kerja sama yang erat untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lainnya," ucap Yandri kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, dalam evaluasinya ditemukan dana desa yang menjadi bancakan. Bahkan penyalahgunaan dana desa digunakan untuk judi online (judol).
"Berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir dana desa itu banyak yang "dibancak" oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di antaranya untuk judi online, ada juga website fiktif, dan lain sebagainya," jelas Yandri.
Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengaku kementeriannya bersama KPK akan menindaklanjuti kerja sama ini. Hal ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan dana yang disalurkan ke desa bisa dipertanggungjawabkan.
"Jadi inti pokoknya, kami berterima kasih kepada KPK yang sudah menerima kami untuk melakukan kerja sama dalam hal pencegahan atau melakukan tindakan-tindakan preventif, sehingga dana desa atau yang lain-lainnya itu tidak dibancak," ungkapnya.
Yandri juga menyampaikan kerja sama untuk melakukan pencegahan penyelewangan dana desa juga dilakukan bersama Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Ia memastikan pengawasan ini dilakukan juga untuk mencapai Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
(Awaludin)