Biang Kerok Banjir, Bangunan Liar di Pinggir Kali Bekasi Dibongkar
BEKASI - Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat membongkar ratusan bangunan liar yang berada di sepanjang aliran Kali Sepak di Kampung Gabus, dari Desa Srimukti hingga Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat (14/3/2025). Bangunan itu dibongkar karena menjadi penyebabkan banjir di wilayah tersebut.
"Bangunan itu nanti kepala desa yang tahu tadi pak gubernur nanya berapa bangunan yang kami terbitkan itu di sini kira-kira 100-an kali ya dan ada juga ikon-ikon Bekasi seperti golok. Tapi goloknya juga udah rusak nanti kita mau ganti," ucap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di lokasi, Jumat.
Ade mengatakan, pembongkaran itu sebelumnya ada penolakan dari beberapa warga. Namun, warga menerima pembongkaran bangunan tersebut dan mendukung normalisasi Kali Sepak.
"Warga sudah rapi tidak ada penolakan malah mendukung. Karena ini kan untuk kemaslahatan umat," katanya.
Ade menuturkan normalisasi ini dilakukan untuk pelebaran dan didalami kedalamannya supaya nantinya banyak menampung air hingga tidak terjadi banjir. "Sekarang sudah mulai penertiban dulu mudah-mudahan secepatnya karena memang kemarin kita banjirnya tidak seperti tahun tahun lalu ya, artinya jalan-jalan airnya udah tidak ada makanya kita akan melakukan normalisasi," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa pembongkaran bangunan liar sempat mendapat protes dari warga pemilik bangunan di bantaran kali. "Tadi setelah diberikan penjelasan, mereka akhirnya setuju dengan pembongkaran serta normalisasi aliran kali yang melintasi dua desa di Kecamatan Tambun Utara itu," ucapnya.
Dedi menyebut, pemerintah akan memberikan kompensasi berupa materi untuk bangunan warga yang dibongkar dengan penyesuaian luas bangunannya. "Nanti sesuaikan saja dengan bangunan-bangunan yang ada, di sini berapa sih harganya," ucapnya.
Meski demikian, Dedi belum menyebut secara detail jumlah bangunan liar yang ada di sepanjang bantaran Kali Sepak, Kabupaten Bekasi itu. Ia mengatakan masih menunggu data dari pihak pemerintah desa setempat.
(Arief Setyadi )
