Oknum Polisi Divonis Bebas Kasus Pencabulan Anak di Papua, DPR: Tak Wajar Proses Peradilan
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti vonis bebas terhadap oknum polisi dalam kasus pencabulan anak di Kabupaten Keerom, Papua. Ia janggal akan putusan tersebut.
Menurutnya, putusan pengadilan menimbulkan keprihatinan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
“Kasus ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum masih belum serius dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Andreas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/3/2025).
Menurutnya, pengadilan perlu mempertimbangkan status terdakwa sebagai anggota kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Dengan putusan bebas kepada pelaku kekerasan seksual, pengadilan pun disebut tidak mendukung perlindungan terhadap anak yang masuk dalam kelompok rentan.
“Di saat terdakwa telah mencoreng citra institusi kepolisian karena perilakunya, pengadilan pun ikut tidak berpihak kepada korban lewat proses peradilan yang penuh ketidakadilan,” sebut Andreas.
