Dedi Mulyadi Bakal Gembleng Pelajar yang Sulit Dibina di Markas TNI
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, pelaksanaan pendidikan karakter di beberapa wilayah Jawa Barat bekerja sama dengan TNI dan Polri. Program pembentukan karakter itu ditarget terlaksana pada 2 Mei 2025.
"(pendidikan karakter bagi pelajar) tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu. Lalu bertahap (dilaksanakan di seluruh daerah di Jabar)," kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).
Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan, TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program pendidikan karakter ini. Mereka yang diikutkan dalam program itu, berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
Sasaran prioritas program ini, yakni, siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal.
"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," ujarnya.
Terkait biaya, tutur KDM, program ini akan berkolaborasi dari Pemdaprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
"Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini)," tutur KDM.
PPDB 2025
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, tak ingin terjadi kegaduhan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 tingkat SD, SMP dan SMA/SMK/MA. Untuk itu, KDM meminta dinas pendidikan dan Kemenag menetapkan daya tampung siswa secara jelas.
"Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas," kata KDM.
Menurut KDM, jika sekolah tidak dapat menampung siswa yang mendaftar, sekolah diminta untuk mengarahkan siswa ke sekolah lain.
"Jika kapasitas sekolah tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemdaprov akan membantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," ujar KDM.
Kebijakan serupa juga berlaku untuk penerimaan siswa tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
(Awaludin)
