Sementara dosen Lembaga Administrasi Negara Ratri mengusulkan agar tidak kembali pada era sentralistik. "Apabila pemilihan kepala daerah itu diserahkan lagi pada DPRD nantinya, seperti era lalu, maka kaum perempuan akan tersingkir,” katanya.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan mengungkapkan, yang bisa dipetik yakni kesuksesan pembangunan harus menempatkan daerah dan desa sebagai bagian utama strategi pembangunan. Sebab, program inti Prabowo dapat disuskeskan dengan adanya partisipasi pemerintah daerah yang tinggi.
Misalnya, dari ketahanan pangan, ketahanan energi, koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis. Lain hal dengan pembangunan yang bersifat sentralistik, akan membuat pembangunan tidak tepat sasaran. Khususnya, melalui kendali dominan atas anggaran pembangunan.
Sejumlah tokoh hadir dalam diskusi tersebut, seperti pakar otonomi daerah Arief Adillah dari Politeknik Pengayoman Indonesia, Tito Sulistio (OJK), Endang Yuniastuti (Kemenaker), Riza Falepi (eks Wali Kota Payakumbuh). Kemudian, Hefrizal Handra (Wakil Rektor Universitas Andalas), Siswanto (Wakil ketua DPRD Blora), Adhamsky Pangeran (Ikatan Ahli Perencanaan), Jilal Mardhani (NGO), Korneles Galanjinjinay (eks Ketua Umum GMKI).
(Arief Setyadi )