Gaduh Non-Halal, Langkah Wali Kota Solo Tutup Ayam Goreng Widuran Redakan Situasi
Henry menyampaikan perlunya edukasi menyeluruh kepada pelaku UMKM dan UKM agar memahami pentingnya keterbukaan dalam bahan baku serta proses produksi, khususnya yang mengarah pada label halal.
Ia menekankan, setiap pelaku usaha wajib memahami cara memperoleh sertifikat halal yang sah dan legal dari lembaga yang berwenang, bukan sekadar menempelkan klaim halal tanpa proses resmi.
"Ini soal membangun kepercayaan konsumen, bukan sekadar syarat memenuhi regulasi belajar belaka. Kepercayaan memegang peranan penting atas produk maupun jasa yang dihasilkan produsen sehingga tidak merugikan masyarakat luas yang menjadi konsumennya,” ujarnya.
Menurutnya, partai politik juga bisa mengambil ambil bagian dalam proses edukasi publik ini. Misalnya, dengan menyediakan pelatihan gratis dan pendampingan bagi pelaku usaha agar bisa memenuhi standar halal tanpa terbebani biaya tinggi.
Ia juga mengajak warga Solo Raya untuk menjadikan kejadian ini sebagai peringatan, agar ke depan konsumen lebih waspada dan pelaku usaha lebih jujur.
"Kita bisa belajar dari skandal daging kuda di Eropa pada tahun 2013. Saat itu, daging kuda ditemukan dalam produk berlabel daging sapi di supermarket Inggris. Konsumen merasa dibohongi, dan itu memicu reformasi pelabelan makanan secara progresif di sana," katanya.
