Prabowo Pimpin Rapat Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut dari Rusia
Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan Keputusan Mendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 bahwa empat pulau yang menjadi sengketa itu menjadi wilayah administratif Sumut. Namun, Keputusan Mendagri ini menjadi polemik di masyarakat.
Merespons polemik ini, Kemendagri menggelar rapat. Menurut Wamendagri Bima Arya Sugiarto, kementeriannya dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini, tidak saja menimbang faktor geografis, tetapi juga ada data fakta historis, politis dan juga data-data sosial dan kultural.
"Nah, dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh instansi memperkaya data-data informasi yang didapat," kata Bima Arya.
"Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri," imbuhnya.
Data atau Novum yang baru ini, kata Wamendagri, akan dijadikan satu kelengkapan berkas untuk kemudian nantinya disampaikan kepada Mendagri untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo.
"Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini, untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
