Pejabat PU Kena OTT KPK, Menteri Doddy Geram dan Akan Evaluasi Besar-besaran
JAKARTA- Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo akan melakukan evaluasi total pejabat di bawah Kementerian PU. Hal ini dilakukan karena adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mulai minggu depan saya harus mulai melakukan evaluasi kepada eselon 1 saya sampai PPK-PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saya semuanya," kata Dody kepada wartawan, dikutip Minggu (29/6/2025).
Namun Dody tak memperjelas apakah evaluasi itu termasuk merombak jajaran pejabat. Dia mengaku akan berkonsultasi dulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Nanti, nanti (bentuk evaluasi), saya ini kan hanya sekadar pembantu Presiden jadi apapun yang saya kerjakan harus matur (permisi) dulu ke bapak Presiden sebagai atasan saya," ungkap dia.
Dody menyebut terjaringnya ASN atas dugaan tindak pidana korupsi sangat menampar Kementerian PU. Padahal, kata dia, Prabowo telah mengingatkan ASN untuk bekerja dengan bersih.
"Ini adalah tamparan besar karena regardless saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati tapi tetap begini," tandasnya.
Sekadar diketahui, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Ginting (TOP) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek jalan di PUPR Provinsi Sumut dan di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.
