Hairunnas menekankan, apresiasi terhadap DPR tetap harus diiringi pengawasan publik yang ketat. Ia menegaskan, implementasi kebijakan eksekutif dan lembaga lain, termasuk Polri, TNI, dan Pemerintah, menjadi ujian sesungguhnya.
“Kini giliran lembaga lain menjawab tantangan sejarah. Jika semua stakeholder bergerak sinergis, 17 tuntutan mendesak bisa dipenuhi jangka pendek, dan 8 agenda reformasi jangka menengah bisa dijadikan roadmap pembangunan demokrasi ke depan,” pungkasnya.
(Awaludin)