DPR Minta BNPT Waspadai Gerakan Radikal Kiri di Indonesia
Meski demikian, Sugiat menganggap diskusi mengenai radikal kiri di Indonesia menyentuh dua dimensi. Pertama, dimensi ideologis-historis, yakni komunisme atau PKI yang sudah dilarang. Kedua, dimensi sosiologis-kontemporer, yakni gerakan sosial. Ia menegaskan bahwa istilah kiri tidak selalu negatif.
“Di Indonesia, istilah kiri itu tidak seekstrem pada masa Perang Dingin. Kita jangan anti terhadap istilah ini, karena kritik terhadap oligarki dan ketidakadilan ekonomi juga masuk gerakan kiri. Tapi soal bahaya kiri sebagai kebangkitan komunisme, sekarang sangat sulit terjadi karena masyarakat sudah cerdas dan aparat juga sangat responsif terhadap isu ini,” jelas politikus Gerindra itu.
Untuk mencegah berkembangnya radikal kiri di Indonesia, Sugiat mengusulkan empat hal yakni penguatan ideologi dan pendidikan Pancasila agar masyarakat memiliki benteng ideologis, peningkatan keadilan sosial dan ekonomi guna menutup celah ketimpangan yang sering menjadi pemicu radikalisme, penegakan hukum dan keamanan dengan menindak tegas pelanggaran tanpa menghalangi kritik atau kebebasan akademik, dan pengawasan terhadap individu atau kelompok yang terbukti menyebarkan ideologi terlarang.
“Pencegahan yang paling efektif bukan hanya lewat pelarangan, tapi juga dengan menghadirkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera. Itu akan mengatasi akar masalah sosial dan ekonomi yang menjadi pemicu munculnya ideologi radikal,” tegas Sugiat.
