17 Tuntutan BEM SI Dalam Aksi Demo Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025) siang. Demo ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi hari ini, BEM SI membawa sebanyak 17 tuntutan. Salah satu tuntutan yang dibawa yakni mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri Kabinet Merah Putih yang bermasalah.
"Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri di kabinet Merah Putih, terkhusus copot Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan atas lemahnya perlindungan lingkungan, pelanggaran HAM, dan pengelolaan sumber daya alam yang abai terhadap rakyat," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Selain itu, massa aksi juga meminta agar pemerintah menolak seluruh pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, lingkungan, dan demokrasi. Serta menuntut agar proses legislasi berjalan transparan dan partisipatif.
Adapun, demo dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Namun hingga pukul 13.30 WIB massa aksi belum tiba di lokasi demo.
Dari pantauan Okezone, Jalan Medan Merdeka Selatan depan Patung Kuda juga masih dilintasi pengendara. Polisi belum melakukan penutupan di ruas jalan tersebut.
Berikut tuntutan yang dibawa massa aksi BEM SI:
1. Evaluasi total program MBG
2. Bebaskan seluruh tahanan Masa Aksi
3. Hentikan segala bentuk Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap rakyat, serta wujudkan komitmen kebebasan bersuara.
4. Evaluasi total Kabinet Merah Putih dan copot menteri bermasalah
5. Reformasi menyeluruh Lembaga Legislatif
6. Evaluasi sistem pendidikan nasional dan realisasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan.
7. Jaminan kesejahteraan tenaga pendidik.
8. Evaluasi anggaran pertahanan dan keamanan negara.
9. Bubarkan komando teritorial.
10. Tolak Pasal bermasalah dalam RUU yang tidak Pro-Rakyat.
11. Menuntut penguatan implementasi UU TPKS beserta aturan turunannya sebagai perlindungan hukum korban kekerasan seksual serta optimalkan pendidikan moral sebagai pencegahan penyimpangan seksual dan perilaku seks bebas.
12. SAH kan RUU yang Pro-Rakyat (RUU Perampasan Aset, PPRT, dan Masyarakat Hukum Adat).
13. Hentikan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan diseluruh Indonesia.
14. Tolak food estate dan wujudkan kedaulatan pangan.
15. Tegaskan sikap pemerintah untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina serta wujudkan komitmen pemerintah menolak kedatangan atlet zionist israel ke Indonesia.
16. Mendesak pemerintah agar memberikan edukasi secara menyeluruh sebelum pelaksanaan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) diseluruh wilayah Indonesia.
17. Evaluasi serta pengawasan lebih ketat dalam program koperasi desa.
(Fetra Hariandja)
