Menurut Nusron, hal ini akan berdampak langsung pada ketahanan pangan. Padahal, ketahanan pangan merupakan salah satu Asta Cita yang hendak diwujudkan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi kami minta koordinasi (ke KPK), yok bantu kawal kami sama-sama menahan laju alih fungsi lahan,” katanya.
Selanjutnya membahas bagaimana mengatasi tumpang tindih sertifikat tanah. Sertifikat tanah menurutnya menjadi isu penting lantaran banyaknya temuan dalam satu bidang tanah ada beberapa orang yang mengklaim memiliki.
Menurut Nusron, hal tersebut bisa terjadi karena administrasi yang tidak benar. Ia pun meminta KPK untuk membantu menyusun agar administrasi baru yang nanti bisa menjawab permasalahan itu.
“Kita ke depan menata sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang jauh lebih baik sehingga ke depan enggak muncul lagi isu tumpang tindih,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )