DPR Dukung Langkah Tegas BGN Tutup SPPG yang Lalai dalam Program MBG
"Ini adalah alarm serius yang tidak bisa diabaikan," tegas Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
Charles menilai, pengawasan terhadap pelaksana Program MBG harus diperkuat, dan kualitasnya tidak boleh dikorbankan demi mengejar target kuantitas.
"Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Setiap makanan yang disalurkan melalui Program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi," ujarnya.
Charles juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mentolerir kelalaian, apalagi jika dilakukan oleh penyedia pangan yang belum memenuhi persyaratan untuk beroperasi.
"Penegakan standar dan sanksi yang konsisten akan menjadi pesan jelas bahwa Program MBG bukan sekadar program distribusi pangan, tetapi sebuah intervensi gizi yang harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa pascakejadian KLB keracunan, SPPG yang membuat makanan wajib menghentikan operasional.
BGN menilai kejadian keracunan sebagai bentuk kelalaian. Hal tersebut disampaikan Dadang dalam acara Pengarahan dan Evaluasi kepada Kasatpel, Yayasan, dan Mitra Program MBG di DIY, yang digelar di Westlake Resort, Kamis (6/11).
(Awaludin)
