Sementara itu, Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, menambahkan bahwa kontribusi Polri sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ia memastikan seluruh personel yang dipersiapkan harus memenuhi kualifikasi misi PBB, bukan hanya standar nasional.
Amur menegaskan bahwa Polri siap dikerahkan kapan saja, namun tetap menunggu mandat resmi dari PBB dan perintah Presiden sebelum mengirimkan personel ke Gaza atau wilayah konflik lainnya.
Dalam lima tahun terakhir, Polri mencatat berbagai keberhasilan dalam misi penjaga perdamaian, salah satunya melalui kontingen Formed Police Unit (FPU) di MINUSCA, Republik Afrika Tengah. Patroli malam, perlindungan warga sipil, dan stabilisasi keamanan yang dilakukan FPU mendapat apresiasi dari PBB.
Indonesia, termasuk Polri, juga mendapatkan penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas kualitas dan dedikasi pasukan perdamaian.